Bansos Disebar Jelang Pemilu Tuai Kritik Keras, Jokowi Langsung Buka Suara

 

Jakarta – Sederet bantuan sosial (bansos) telah digelontorkan pemerintah mendekati waktu Pemilu 2024. Bansos-bansos ini dinilai banyak pihak memiliki muatan politik yang kuat untuk mendongkrak suara salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Apalagi, anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka merupakan salah satu kontestan Pemilu. Gibran maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi calon presiden (capres) Prabowo Subianto. Prabowo dan Gibran merupakan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2

Tercatat sudah ada bantuan pangan beras 10 kilogram (kg), bantuan langsung tunai (BLT) El Nino Rp 200 ribu per bulan. Terbaru, BLT mitigasi risiko pangan untuk 3 bulan sebesar Rp 200 ribu per bulan. Dana tersebut akan dibagikan secara total Rp 600 ribu pada Februari ini

Jokowi menyatakan alasan utama pemberian sederet bansos untuk memperkuat daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah. Penguatan daya beli ini perlu dilakukan di tengah kenaikan harga pangan, meroketnya harga pangan juga diakui Jokowi terjadi di berbagai negara bukan cuma Indonesia.

“Pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara bukan hanya Indonesia saja. Kedua kita ingin perkuat daya beli rakyat, yang di bawah,” papar Jokowi usai menghadiri kongres XVI Gerakan Pemuda (GP) Ansor, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024)

Menurut Jokowi bansos yang diberikan juga sama sekali tak ada kaitannya untuk dipolitisasi sebagai keuntungan pada paslon tertentu dalam Pemilu 2024. Pasalnya bantuan sosial itu banyak diberikan jauh-jauh hari sebelum Pemilu 2024, bahkan ada yang sudah diberikan sejak September tahun lalu.

“Dan itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang sehingga juga ini memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan,” beber Jokowi.

Jokowi menilai, BLT yang digelontorkan bukan cuma keputusan sepihak dari pemerintah. Dia mengatakan sudah ada mekanisme persetujuan dari DPR juga untuk memberikan semua bantuan sosial ke masyarakat dari dana APBN.

“Dan itu semuanya sekali lagi, itu kan sudah melalui mekanisme persetujuan di DPR, APBN itu. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri. Tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita pemerintahan kita ngga seperti itu,” pungkas Jokowi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*